Kebutuhan manusia pada hakikatnya akan terus bertambah seiring dengan perkembangan zaman. Pada zaman primitif, kebutuhan manusia hanya sebatas pada pemenuhan kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan. Namun, di jaman modern ini, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah terjadi perubahan di segala aspek kehidupan, termasuk menimbulkan perkembangan pada kebutuhan manusia. Salah satunya dijelaskan oleh Abraham Maslow melalui Teori Hirarki Kebutuhan. Dinyatakan bahwa bagaikan piramida terbalik, terdapat tingkatan kebutuhan seseorang, yang dimulai kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan atau perlindungan, kebutuhan sosial atau kebersamaan, kebutuhan penghormatan atau penghargaan (kebutuhan harga diri) sampai pada akhirnya kebutuhan aktualisasi diri.
Dalam memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat tersebut, manusia diperhadapkan pada keterbatasan dan kelangkaan sumber daya, sehingga dibutuhkan kemampuan mengelola sumber daya secara efektif dan efisien. Dalam kondisi seperti ini, hanya manusia yang dapat berpikir strategis, inovatif dan kreatiflah yang mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Disinilah peran penting pendidikan, karena dengan proses yang sistematik dan terstruktur yang diperoleh dari pendidikan, manusia dapat memiliki kesempatan untuk mempe¬lajari dan mendapatkan pengetahuan, meningkatkan keahlian, merubah sikap serta tingkah laku, sehingga dapat mengembangkan potensi dirinya dan memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Permasalahannya kemudian, walaupun sejak tahun 2005 silam telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai upaya pemerataan kualitas pendidikan di seantoro negeri ini, dalam kenyataannya sampai saat ini masih terdapat ketimpangan yang mencolok antara pendidikan di daerah perkotaan dengan pendidikan yang terdapat pada daerah pinggiran kota atau dari segi geografis, relatif sulit dijangkau karena letaknya yang jauh di pedalaman. Ketimpangan ini khususnya terlihat pada ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta tenaga pengajar. Pada daerah pinggiran kota, khususnya daerah pedalaman, masih banyak ditemukan bangunan kelas tidak layak pakai, fasilitas pembelajaran yang kurang memadai dan tidak berfungsi secara maksimal, buku bacaan yang telah usang serta minimnya ketersediaan tenaga pengajar berkualitas dan berkompeten.
Permasalahan pendidikan ini kemudian berujung pada kondisi ekonomi masyarakat daerah pinggiran kota dan pedalaman. Dalam kondisi serba terbatas, sebagian dari masyarakat beranggapan bahwa akan sulit untuk mengembangkan diri dan kesejahteraan mereka ketika tetap bertahan di daerahnya masing-masing. Akibatnya, dengan dalih untuk meningkatkan kesejahteraan hidup, tidak mengherankan jika jalan pintas yang ditempuh dan kemudian menjadi primadona saat ini adalah berbondong-bondong mengadu nasib ke daerah perkotaan (selanjutnya diistilahkan dengan urbanisasi). Memang tidak sedikit diantara mereka yang dapat menuai keuntungan ketika bermigrasi ke perkotaan, namun dapat dipastikan hampir sebagian besar dari mereka tidak mampu mendapatkan penghidupan layak di perkotaan sebagaimana diharapkan, hal ini lagi-lagi diakibatkan karena kompetensi mereka yang kurang memadai dan ketidakmampuannya bersaing, mengingat kesempatan dan persaingan dunia kerja di perkotaan yang semakin hari semakin ketat, apalagi jumlah para migran yang semakin hari semakin bertambah.
Fenomena meningkatnya urbanisasi ini tentunya akan menjadi salah satu penghambat terwujudnya pemerataan pembangunan dan pengembangan daerah pinggiran kota dan pedalaman, karena sejatinya potensi sumber daya alam juga tersedia di daerah pinggiran kota dan pedalaman dan boleh jadi tidak kalah banyaknya dengan yang tersedia di daerah perkotaan. Oleh karena itu, masyarakat daerah pinggiran kota dan pedalaman semestinya harus mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya sekaligus membangun daerahnya masing-masing tanpa harus meninggalkan daerahnya (melakukan urbanisasi), karena “sebaik-baiknya hidup di negeri orang, tidak kalah nikmatnya jika kita mampu Menjadi Raja di Negeri Sendiri”.
Menjadi Raja Di Negeri Sendiri bukanlah suatu bentuk primordialisme yang berarti apatis dengan pihak ataupun daerah lain, namun merupakan motivasi untuk bisa berkontribusi dalam pembangunan tanah kelahiran dan tanah air, dengan tetap mengedepankan profesionalisme, persatuan dan kesatuan. Namun pertanyaannya kemudian, sudah siapkah masyarakat daerah pinggiran kota dan pedalaman untuk menjadi raja di negerinya sendiri? Disinilah diperlukan gerakan “Xpekan” yaitu suatu gerakan yang berbasiskan teknologi informasi untuk mewujudkan “keSEtaraan Pendidikan & EKonomi Anak Negeri” yang digerakkan melalui kolaborasi antara XL, Pemerintah, Entitas Pendidikan/Ekonomi, Konglomerat, Akademisi dan NGO (Non Government Organization).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar